BREAKING NEWS
Deskripsi-Gambar

Optimalkan Potensi Daerah, Pemkab Soppeng Akselerasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menunjukkan komitmennya dalam memperkokoh tatanan hukum dan melindungi aset daerah. 

Hal ini dipertegas melalui pertemuan koordinasi antara Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di Ruang Kerja Bupati pada Rabu (1/4/2026).

​Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas serta percepatan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Bumi Latemmamala.

​Kakanwil Andi Basmal menekankan bahwa harmonisasi rancangan produk hukum daerah adalah fondasi utama agar regulasi memiliki kekuatan yuridis yang matang. Sebagai catatan, sepanjang tahun 2025, Kabupaten Soppeng telah berhasil melakukan harmonisasi terhadap 25 rancangan produk hukum daerah.

​"Kami berkomitmen memastikan setiap regulasi lahir dari kajian yang matang. Proses harmonisasi yang optimal bertujuan memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Andi Basmal.

​Selain penguatan regulasi, agenda utama pembahasan adalah proteksi terhadap komoditas unggulan daerah. Kakanwil mendorong Pemkab Soppeng untuk segera membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Langkah ini dinilai krusial untuk memayungi potensi lokal secara hukum, seperti Kopi Mata Bulu, Kopi Tungke, Cabe Tappaning, Kaloa, hingga Tembakau lokal.

Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang tengah diinisiasi, diharapkan komoditas-komoditas tersebut tidak hanya mendapat pengakuan nasional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang terlindungi dari klaim pihak luar.

​Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan kesiapan seluruh jajaran Pemkab Soppeng untuk bersinergi penuh dalam memperkuat instrumen regulasi dan perlindungan aset.

​"Kami siap berkolaborasi untuk memastikan potensi lokal kita memiliki benteng hukum yang kuat melalui regulasi yang tepat sasaran," tegas Bupati Suwardi.

​Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Soppeng, Kepala Dinas PU, Direktur Perseroda, Kepala Bappelitbangda, serta jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image