Optimalkan Kinerja BUMD dan BLUD, Bupati Soppeng Hadiri Rakor Regional Kemendagri di Makassar
 |
MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gammara Hotel, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Rakor skala regional tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. H. Agus Fatoni, M.Si., serta didampingi Direktur Pembinaan BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, M.Si. Forum ini menghadirkan jajaran kepala daerah, dewan pengawas, serta pimpinan BUMD se-Sulawesi untuk menyelaraskan regulasi teknis pengelolaan aset dan tata kelola keuangan daerah.
Mengusung tema "Penguatan BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah yang Profesional, Produktif, dan Berdaya Saing melalui Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan berdasarkan Prinsip Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance)", rakor ini menekankan pentingnya efisiensi aset daerah agar tidak sekadar menjadi beban APBD, melainkan mampu berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng hadir memboyong jajaran strategis sektor pengelolaan air minum dan perekonomian daerah. Di antaranya Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ompo, Drs. H. Zenul Abidin, M.Si.; Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Soppeng, Jumiar, S.T., M.M.; serta Plt. Direktur Perumda Air Minum Tirta Ompo Kabupaten Soppeng.
Salah satu isu mendesak yang menjadi sorotan dalam rakor tersebut adalah pembenahan kinerja BUMD di sektor vital, seperti cakupan air minum bersih, pengolahan limbah, dan infrastruktur sanitasi masyarakat. Kemendagri memberikan pengarahan khusus mengenai mekanisme pembinaan berkala, audit kinerja, hingga skema investasi daerah yang aman dan akuntabel.
Bagi Kabupaten Soppeng, fokus pembenahan ini menjadi pijakan penting untuk merestrukturisasi manajemen Perumda Air Minum Tirta Ompo, baik dari sisi tingkat kebocoran air (NRW), perluasan jaringan pipa ke kecamatan, hingga penyesuaian tarif yang berorientasi pada pelayanan sosial dan keberlanjutan bisnis.
Usai mengikuti rangkaian diskusi panel, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa arahan dari Kemendagri akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama penyelesaian hambatan operasional BUMD di lapangan.
"Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi antara pusat dan daerah. Berbagai arahan teknis dari Dirjen Bina Keuangan Daerah menjadi acuan evaluasi bagi kami untuk mendorong pengelolaan BUMD, BLUD (seperti RSUD dan Puskesmas), serta barang milik daerah agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel," tegas H. Suwardi.
Ia juga menambahkan bahwa sektor air bersih dan sanitasi di Soppeng akan mendapat perhatian khusus pasca-rakor ini.
"Pembahasan mengenai pengelolaan air minum, limbah, dan sanitasi ini sangat krusial. Ke depan, kami ingin Perumda Tirta Ompo tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas cakupan layanan, tetapi juga kualitas air dan keandalan sanitasinya demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Soppeng," pungkasnya.
